JAKARTA, Orbitnews.info -
Presiden ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyoroti sejumlah persoalan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), stunting, hingga pengangguran di kalangan orang terdidik.
Megawati bahkan mengaku pernah menyampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai menu MBG yang dinilainya terlalu monoton. Menurut Megawati, menu MBG dapat dibuat lebih beragam dengan memanfaatkan makanan khas dari berbagai daerah di Indonesia.
“Ini saya bilang pada Pak Prabowo urusan MBG, saya bilang sebagai Ibu lho. Saya sama beliau itu temanan sudah zaman dulu. Mas, makanannya saya lihat kok itu-itu saja toh yo. Lho mbok ya kan daerah kita ini macam-macam ya, mbok ya ada rendang sekali-kali,” ujar Megawati, dikutip dari kanal YouTube BPIP, Rabu (12/8/2026).
Megawati menyampaikan hal tersebut dalam acara Ekspos Naskah Sumber Arsip Dasar Negara II: Masa Reses dan Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan (BPUPK) 10 s.d. 17 Juli 1945, yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), pada Senin (10/8/2026).
Soroti MBG dan stunting
Megawati menilai, keberagaman daerah di Indonesia semestinya dapat tecermin dalam makanan yang diberikan melalui program MBG.
Dia kembali menegaskan bahwa menu MBG menurut pandangannya masih terlalu seragam. “Benar dong kan cuma itu-itu saja toh?” ucap Megawati. Dalam pidato yang sama, Megawati juga menyinggung persoalan stunting pada anak. Dia mengingatkan para ibu agar lebih memperhatikan kebutuhan anak.
“Sekarang ini kan anak-anak banyak yang dirundung. Saya sampai mikir, ibu-ibunya ke mana ya?” kata Megawati. Megawati kemudian menyinggung kebiasaan sebagian ibu yang menurut dia terlalu memperhatikan penampilan. Ia menilai, perhatian orangtua seharusnya tidak berhenti pada persoalan penampilan.
“Dulu kalau di partai saya saya bilangnya, 'Sudah Bu, Ibu tidak usah dandan deh pakai glowing-glowing seperti itu’. Lupa deh anaknya mestinya kan dibuat stuntingnya hilang,” ujar dia.
1 juta orang pintar menganggur
Pembahasan Megawati kemudian bergeser dari persoalan anak dan gizi ke persoalan pendidikan serta pekerjaan. Megawati mengatakan, ada sekitar 1 juta orang pintar yang saat ini tidak memiliki pekerjaan.
Dia pun khawatir kondisi tersebut membuat tenaga-tenaga pintar Indonesia justru diambil oleh negara lain. “Bayangkan, saya dengar katanya ada sekitar 1 juta orang pintar yang sekarang tidak mendapat pekerjaan,” ujar Megawati.
“Hati-hati, kalau nanti mereka justru diambil oleh negara-negara lain. Coba jangan ketawa, saya saja sudah pusing memikirkannya,” sambung dia. Megawati mempertanyakan kondisi tersebut, karena orang-orang yang sudah menempuh pendidikan justru masih kesulitan mendapatkan pekerjaan.
“Kok lucu ya, tidak ada pekerjaan? Nah, terus kalau sekolah, tujuannya ke mana? Gitu, loh,” ucap Megawati. Menurut Megawati, persoalan tersebut perlu dicari penyebabnya agar pemerintah dan pihak terkait dapat memahami alasan kalangan terdidik kesulitan memperoleh pekerjaan.
Dalam kesepatan terpisah, Megawati meminta Badan Riset dan Analisis Kebijakan (BARAK) Pusat PDI-P membedah persoalan tersebut.
“Ini saya sedang suruh untuk membedah sebetulnya apa alasannya tidak bisa kerja dan mengapa terjadi seperti itu,” kata Megawati.
PDI-P pilih jadi penyeimbang
Di tengah berbagai sorotannya terhadap persoalan masyarakat, Megawati kembali menjelaskan posisi politik PDI-P terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Megawati mengatakan, dirinya sudah menyampaikan langsung kepada Prabowo bahwa PDI-P tidak akan masuk ke dalam kabinet pemerintahannya.
PDI-P memilih berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang. “Makanya saya katakan, 'Pak Prabowo, Mas Presiden, saya minta untuk', saya datang benar, ngomong baik-baik, ‘saya tidak akan’, ditawari untuk masuk, 'saya tidak masuk ke kabinet pak, terima kasih banget,” kata Megawati.
“Saya bilang penyeimbang, terus ada yang bilang buzzer 'penyeimbang apa?', goblok ini si buzzer, enggak pernah baca dia,” kata Megawati.
Bagi Megawati, posisi sebagai penyeimbang membuat PDI-P tetap memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan terhadap kebijakan pemerintah.
PDI-P, kata Megawati, akan mendukung kebijakan pemerintah yang dianggap benar. Sebaliknya, PDI-P tetap akan menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dinilai tidak benar. “Artinya apa, kalau benar saya benarkan, kalau enggak tentu masa saya enggak boleh ngomong, terus mau dijadikan apa?” tegas Megawati.
Sumber: Kompas.com
