Kabupaten Asahan,Orbitnews.info -
Dua organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan di Kabupaten Asahan menggelar aksi unjuk rasa di tiga titik sekaligus: Kantor DPRD, Kantor Bupati, dan Kejaksaan Negeri Kisaran. Aksi ini dilatarbelakangi kekecewaan mendalam atas lambatnya tanggapan lembaga legislatif terhadap permohonan pembahasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta ketidakjelasan jalur pengaduan publik.11 Juni 2026
Ketua DPP PERMASI Asahan, M Seto, didampingi Ketua Umum DPP LSM GEMMAKO Asahan, Dodi Antoni, menyatakan kepada awak media bahwa pihaknya telah berulang kali menyampaikan permohonan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) kepada Komisi B DPRD. Namun hingga saat ini belum ada jadwal resmi maupun tanggapan yang memuaskan.
“RDPU adalah hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mendapatkan penjelasan terbuka. Kami sangat menyayangkan sikap DPRD yang terkesan menghindari pembahasan isu yang sudah menjadi keluhan banyak warga,” tegas Seto.
Kekecewaan semakin memuncak ketika informasi yang diterima justru tidak sesuai kenyataan. Menurut mereka, ada keterangan dari oknum pegawai negeri sipil di lingkungan DPRD bahwa pejabat terkait sedang berada di Kantor Bupati. Namun saat didatangi, pejabat tersebut tidak ada di tempat. Bahkan Wakil Bupati yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Pelaksana MBG dikabarkan juga tidak berada di kantor.
“Kami merasa dipermainkan. Jika memang ingin terbuka dan bertanggung jawab, seharusnya ada kejelasan keberadaan dan jadwal pertemuan. Bukan malah memberikan informasi yang tidak benar,” tambah Dodi.
Selain soal keterbukaan, kedua organisasi ini juga menyoroti ketiadaan jalur pengaduan yang jelas dan mudah diakses publik. Menurut pengamatannya, hingga kini masyarakat tidak mengetahui ke mana harus melapor jika menemukan masalah terkait kualitas menu, standar pelayanan, maupun dugaan penyimpangan anggaran dalam program yang didanai negara itu.
“Program sebesar ini menggunakan uang rakyat, tapi tidak ada pusat pengaduan yang tertera dan mudah dijangkau. Akibatnya banyak keluhan tersendat dan tidak tersalurkan,” ungkap mereka.
Sebagai langkah lanjutan, rombongan aksi juga mendatangi Kejaksaan Negeri Kisaran untuk menyerahkan aspirasi sekaligus meminta perhatian penegak hukum. Mereka mendorong agar setiap laporan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG ditindaklanjuti secara tegas dan transparan.
“Kami mendukung penuh semangat pemberantasan korupsi yang dijalankan Kejaksaan. Jika ditemukan penyimpangan, harus diusut tuntas agar program ini benar-benar bermanfaat dan tidak merugikan keuangan negara,” tegas mereka.
Pantauan di lapangan, kedua organisasi menyatakan akan terus mengawal pelaksanaan program ini dan berencana melanjutkan langkah aksi jika belum ada tanggapan konkret dari pihak berwenang dalam waktu dekat.
Sumber: Harian62.info
