JAKARTA, Orbitnews.info -
Pemerintah menyiapkan pembangunan 17.000 unit hunian tetap (huntap) bagi korban bencana pada 2027. Untuk merealisasikan target tersebut, anggaran sebesar Rp 5 triliun telah disiapkan. Staf Ahli Bidang Pertanahan, Keterpaduan Pembangunan, dan Tata Ruang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Teddy Paul H Siagian mengatakan, alokasi tersebut telah disiapkan untuk pembangunan huntap pada tahun depan.
"Untuk 2027 itu ada alokasi untuk 17.000 dengan nilai anggaran Rp 5 triliun," ujar Teddy dalam paparannya di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (11/9/2026). Meski demikian, pemerintah masih akan melihat kesiapan lahan sebelum memastikan pelaksanaan pembangunan 17.000 unit tersebut. "Ini nanti akan kita lihat lagi dari sisi kesiapan lahan," kata Teddy.
Target 17.000 unit pada 2027 tersebut menjadi bagian dari kelanjutan program pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana.
Kejar 7.952 Huntap Tahun Ini Pada 2026, pemerintah tengah mengejar pembangunan 7.952 unit huntap di wilayah Sumatera. Pembangunan 7.952 unit tersebut dibagi menjadi 50 paket pekerjaan, terdiri dari 25 paket konstruksi dan 25 paket supervisi.
Dari total paket tersebut, sebanyak 38 paket telah ditetapkan sebagai pemenang, masing-masing 19 paket konstruksi dan 19 paket supervisi. Namun, belum seluruh paket masuk tahap kontrak. Teddy mengatakan, saat ini baru terdapat dua paket di Sumatera Barat yang telah terkontrak.
Pembangunan selanjutnya akan dilakukan secara bertahap, termasuk di Aceh dan Sumatera Utara. Pemerintah menargetkan seluruh 7.952 unit huntap tersebut dapat diselesaikan pada akhir 2026. Dengan demikian, target pembangunan huntap pada 2027 akan lebih dari dua kali lipat dibandingkan jumlah unit yang tengah dibangun pada 2026.
Namun, kesiapan lahan menjadi salah satu faktor penting yang akan menentukan pelaksanaan target tersebut. Selain pembangunan fisik, Kementerian PKP juga menyiapkan mekanisme pengawasan untuk memastikan proyek berjalan sesuai ketentuan.
Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian PU akan melakukan pengawasan di lapangan, termasuk melalui pakta integritas bagi pelaku jasa konstruksi dan konsultansi serta audit probity(probitas). Pemerintah berharap persiapan tersebut dapat mendukung pelaksanaan pembangunan huntap secara tepat waktu dan sesuai target.
Sumber: Kompas.com
