Orbitnews.info -
Badan Gizi Nasional (BGN) telah mendapat penetapan pagu anggaran sebesar Rp 240,20 triliun untuk menjalankan program pada 2027. Ke mana anggaran itu akan dialirkan? Sebagian besar anggaran akan digunakan untuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai bagian dari Program Pemenuhan Gizi Nasional.
"Memang komposisi anggaran kami yang besar ini memang lebih mayoritas 97 persen itu memang digunakan dan dikonversi menjadi menu MBG yang disajikan kepada penerima manfaat,” ujar Kepala BGN Sudaryono dalam rapat dengar pendapat perdananya dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (3/9/2026).
Dalam paparannya, Sudaryono menjelaskan bahwa total pagu anggaran BGN 2027 sebesar Rp 240.201.499.678.000 terbagi menjadi dua program.
Program pertama adalah Pemenuhan Gizi Nasional sebesar Rp 232,876.433.184.000 atau 96,95 persen, yang didalamnya termasuk penyelenggaraan MBG.
"Kedua, program Dukungan Manajemen sebesar Rp 7,33 triliun atau 3,05 persen dari total keseluruhan anggaran BGN di tahun 2027," ungkap Sudaryono.
Jika dilihat dari sisi jenis belanja, kata Sudaryono, BGN mengalokasikan Rp 233,12 triliun atau 97,05 persen untuk belanja barang. Sementara itu, BGN mengalokasikan Rp 7,08 triliun atau 2,95 persen untuk belanja pegawai.
Rp 232,50 triliun untuk MBG
Dari total anggaran BGN 2027, alokasi terbesar mengalir untuk pelaksanaan MBG. Angka persis rencana anggaran untuk MBG adalah Rp 232.503.133.201.000. Anggaran tersebut digunakan untuk menyediakan makan bagi peserta didik, guru, tenaga kependidikan, serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Untuk peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan, BGN mengalokasikan Rp 198,96 triliun. Sementara itu, anggaran untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau yang disebut 3B mencapai Rp 33,54 triliun. “Di dalamnya juga terdapat dukungan terhadap sistem informasi, promosi edukasi, kerja sama kemitraan, pemberdayaan masyarakat, pemantauan, pengawasan, serta penguatan tata kelola.
Dengan kata lain, BGN membangun bukan hanya program memberi makanan, tetapi ekosistem pemenuhan gizi nasional,” ucap Sudaryono.
Dengan alokasi tersebut, BGN menargetkan penerima manfaat MBG pada 2027 mencapai 72.464.886 orang. Sebanyak 60.599.777 penerima adalah peserta didik dari jenjang PAUD, RA, TK, SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, SMK sederajat, SLB hingga santri.
Sementara itu, sebanyak 11.865.109 penerima lainnya adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. "Target penerima manfaat sebesar 72,46 juta yang tadi baru saja kami sampaikan ini berada di atas basis RPJMN 2027 yang ditetapkan target penerima manfaatnya sebesar 64,94 juta orang," ungkap Sudaryono.
Untuk kegiatan non-teknis MBG: Rp 373 miliar
Di luar angka Rp 232,50 triliun tersebut, BGN juga mengalokasikan Rp 373,3 miliar untuk kegiatan teknis non-MBG. Anggaran tersebut digunakan untuk sejumlah kebutuhan penunjang pelaksanaan program.
Beberapa di antaranya adalah standardisasi dapur SPPG, pelatihan petugas penyaji makanan, penguatan rantai pasok, serta pemantauan mutu dan keamanan pangan di seluruh wilayah Indonesia.
Untuk gaji dan tunjangan: Rp 7,08 triliun Selain untuk anggaran
MBG hingga teknis pelaksanaannya, BGN juga telah mengalokasikan Rp 7,33 triliun untuk program dukungan manajemen. Sebagian besar digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai. “Gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp 7,08 triliun.
Atau dari Rp 7,33 tadi, sebesar 96,7 persennya adalah untuk gaji dan tunjangan pegawai,” jelas Sudaryono. Adapun operasional dan pemeliharaan kantor mendapat alokasi Rp 81,7 miliar. BGN juga mengalokasikan Rp 160 miliar untuk dukungan manajemen non-operasional.
Anggaran tersebut mencakup penyusunan regulasi, bantuan hukum, kehumasan, serta pengelolaan manajemen kinerja organisasi. Dana tersebut juga digunakan untuk pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana dan budaya kerja, urusan keuangan, serta tata usaha, kearsipan, rumah tangga, dan protokol.
Selain itu, anggaran tersebut mencakup pengelolaan barang milik negara, pengadaan barang dan jasa, teknologi informasi, komunikasi, data dan informasi. Dana tersebut juga digunakan untuk mendukung administrasi kedeputian dan Inspektorat Utama serta pengawasan internal dan peningkatan akuntabilitas aparatur.
Persiapan pindah kantor
Anggaran dukungan manajemen BGN 2027 senilai Rp 160 miliar ternyata berkaitan dengan rencana lembaga tersebut berpindah gedung. Hal itu terungkap setelah Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mempertanyakan kantor BGN saat iniyang masih berstatus sewa.
Yahya menilai BGN perlu mempertimbangkan penggunaan kantor pemerintah atau kantor BUMN agar lebih efisien. "Yang terakhir, saya melihat kantor BGN itu masih menyewa. Betul pak ya? Apakah tidak ada kantor pemerintah atau kantor BUMN yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi kantor BGN sehingga lebih efisien ke depan," ujar Yahya.
Yahya kemudian turut menanyakan informasi mengenai kemungkinan penggunaan Gedung Telkom di Jalan Gatot Subroto sebagai kantor BGN. "Saya dapat informasi, yang beredar di medsos nih. Katanya Gedung Telkom yang di Gatot Subroto itu bisa dipakai untuk gedung BGN? Saya tidak tahu betul apa nggak nih.
Ini yang beredar di medsos, Pak ya," katanya. Anggota Komisi IX DPR RI Nuroji turut mempertanyakan rencana perpindahan kantor tersebut. Dia mengaitkannya dengan anggaran sekitar Rp 7 triliun untuk urusan keuangan, tata usaha, arsip, rumah tangga, dan protokol.
"Kemudian, saya melihat anggaran di nomor 4, urusan keuangan serta tata usaha arsip rumah tangga dan protokol ada 7 triliun. Ini apakah ada hubungannya dengan pemindahan gedung pak?" tanya Nuroji. "Saya dengar pindah gedung ke gedung merah putih. Apakah termasuk itu?" lanjutnya.
Sudaryono kemudian membenarkan bahwa BGN akan pindah kantor ke Grha Merah Putih. Gedung tersebut saat ini menjadi kantor pusat Telkom. "Saya akan menyampaikan yang terkait kantor dulu. Betul, kami sedang berkoordinasi dengan Danantara dan dalam waktu dekat ini Badan Gizi Nasional akan menempati Grha Merah Putih yang saat ini menjadi Kantor Telkom dan orang yang menempati Grha Merah Putih itu akan menempati Gedung Telkom yang di belakangnya, gedungnya lebih tinggi Pak," kata Sudaryono.
Politikus Gerindra itu mengatakan, BGN sedang berkoordinasi dengan Danantara terkait rencana perpindahan tersebut. Sudaryono menargetkan BGN dapat menempati Grha Merah Putih dalam satu hingga dua bulan ke depan. "Jadi memang kami ajukan atau kami sedang koordinasi dengan Danantara dan Insyaallah dalam satu dua bulan ini kami akan pindah kantor ke Grha Merah Putih," jelas dia.
Sumber: Kompas.com
